Mobil Listrik Apakah Bayar Pajak?

Mitos Pajak Gratis Mobil Listrik

OTOMAGZ - Salah satu daya tarik terbesar yang mendorong popularitas mobil listrik di Indonesia adalah isu perpajakan. Banyak beredar informasi bahwa memiliki mobil listrik berarti bebas dari segala urusan pajak kendaraan, namun apakah anggapan ini sepenuhnya benar?

Jawaban singkatnya adalah tidak sepenuhnya gratis, namun pajak mobil listrik mendapatkan insentif yang luar biasa besar dari pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk merangsang adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Status "bebas pajak" yang sering didengar lebih merujuk pada pembebasan atau diskon masif pada beberapa komponen pajak utama. Pengguna mobil listrik tetap memiliki kewajiban administrasi, namun dengan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan mobil konvensional.

Kami akan mengupas tuntas dan merinci setiap komponen pajak yang terkait dengan kepemilikan mobil listrik di Indonesia per tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai biaya fiskal yang sebenarnya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Kewajiban Tahunan yang Diringankan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan, yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ini adalah komponen pajak yang paling rutin dirasakan oleh pemilik mobil.

Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif mobil listrik yang sangat signifikan pada komponen ini. Kebijakan ini diatur oleh masing-masing pemerintah daerah, namun secara umum trennya sangat positif.

Dasar Hukum Pengecualian

Pemberian insentif PKB untuk kendaraan listrik didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing provinsi. Tujuannya adalah untuk mendukung program percepatan elektrifikasi nasional.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Pergub yang membebaskan 100% PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan serupa juga diikuti oleh banyak provinsi lain di Indonesia.

Contoh Perhitungan di Berbagai Daerah

Di daerah yang menerapkan pembebasan penuh seperti Jakarta, pemilik mobil listrik hanya perlu membayar biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Ini berarti, jika PKB mobil Anda seharusnya jutaan rupiah, Anda mungkin hanya akan membayar sekitar Rp143.000 per tahun.

Di daerah yang tidak memberikan pembebasan 100%, umumnya diberikan diskon yang sangat besar. Tarif PKB mobil listrik yang dikenakan seringkali hanya 10% dari tarif normal yang seharusnya dibayarkan oleh mobil bensin dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang setara.

sumber gambar: id.motor1.com

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Insentif Saat Pembelian Pertama

BBNKB adalah pajak yang dikenakan saat penyerahan hak milik kendaraan untuk pertama kali (mobil baru) atau kedua dan seterusnya (mobil bekas). Ini adalah salah satu komponen biaya yang cukup besar saat Anda membeli mobil.

Sama halnya dengan PKB, pemerintah juga memberikan insentif luar biasa untuk BBNKB kendaraan listrik.

Manfaat Pembebasan BBNKB

Di banyak provinsi, BBNKB untuk pembelian mobil listrik baru dibebaskan sepenuhnya atau diberikan diskon hingga 90%. Tarif BBNKB normal adalah sekitar 12,5% dari NJKB, jadi pembebasan ini merupakan potongan biaya yang sangat signifikan.

Sebagai contoh, untuk mobil seharga Rp 400 juta, biaya BBNKB normalnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dengan adanya insentif ini, biaya tersebut bisa menjadi nol atau sangat kecil.

Dampak pada Harga On The Road (OTR)

Pembebasan BBNKB ini secara langsung berdampak pada harga On The Road (OTR) yang ditawarkan oleh dealer. Harga OTR adalah harga final yang sudah mencakup biaya pengurusan surat-surat, termasuk BBNKB dan STNK.

Dengan BBNKB yang diringankan, selisih antara harga Off The Road dengan harga OTR mobil listrik menjadi jauh lebih kecil. Ini membuat harga beli awal mobil listrik terasa lebih ringan bagi konsumen.

Baca Juga: Evolusi Teknologi Mesin Mobil 2025: Dari Turbo, Hybrid, hingga EV

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Potongan Besar dari Pemerintah

Insentif paling berdampak yang diberikan pemerintah pusat adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ini adalah insentif mobil listrik yang secara langsung memotong harga jual mobil itu sendiri.

Kebijakan ini bertujuan untuk membuat harga mobil listrik menjadi lebih kompetitif dan terjangkau, terutama untuk produk yang dirakit secara lokal.

Syarat TKDN untuk Insentif PPN

Insentif PPN ini tidak berlaku untuk semua mobil listrik. Syarat utamanya adalah mobil tersebut harus diproduksi atau dirakit di Indonesia (CKD) dan memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.

Model-model seperti Hyundai Ioniq 5 dan Wuling (Air ev & BinguoEV) adalah contoh kendaraan yang menikmati fasilitas ini. Mereka mendapatkan keuntungan harga yang signifikan dibandingkan mobil listrik yang diimpor utuh (CBU).

Simulasi Penghematan Harga Beli

Tarif PPN normal di Indonesia adalah 11%. Pemerintah memberikan insentif berupa pemotongan 10%, sehingga PPN mobil listrik yang memenuhi syarat hanya dikenakan sebesar 1%.

Sebagai contoh, jika harga dasar sebuah mobil listrik adalah Rp 400 juta, PPN normalnya adalah Rp 44 juta. Dengan insentif ini, PPN yang harus dibayar hanya Rp 4 juta, sehingga ada penghematan langsung sebesar Rp 40 juta pada harga beli.

sumber gambar: id.motor1.com

Pajak Lainnya dan Keuntungan Non-Fiskal

Selain tiga komponen pajak utama di atas, kepemilikan mobil listrik juga diuntungkan dari sisi pajak progresif dan berbagai keuntungan non-fiskal lainnya. Hal ini semakin menambah nilai plus dari beralih ke kendaraan listrik.

Keuntungan ini mungkin tidak terasa secara langsung dalam bentuk uang, namun memberikan kemudahan dalam mobilitas sehari-hari.

Pajak Progresif

Di beberapa daerah yang menerapkan pajak progresif untuk kepemilikan mobil kedua, ketiga, dan seterusnya, mobil listrik seringkali dikecualikan. Artinya, meskipun mobil listrik tersebut adalah mobil ketiga Anda, ia tidak akan dikenai tarif pajak progresif yang lebih tinggi.

Ia akan tetap dikenai tarif pajak (jika ada) sebagai kendaraan pertama. Ini adalah keuntungan besar bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu mobil.

Bebas Ganjil-Genap

Di kota-kota besar yang menerapkan kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap seperti Jakarta, mobil listrik mendapatkan hak istimewa. Kendaraan listrik berbasis baterai sepenuhnya dibebaskan dari aturan ini.

Ini berarti Anda bisa menggunakan mobil listrik Anda setiap hari tanpa perlu khawatir dengan tanggal ganjil atau genap. Keleluasaan mobilitas ini adalah sebuah kemewahan yang sangat berharga.

Perbandingan Biaya Pajak: Mobil Listrik vs Mobil Bensin

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita buat sebuah studi kasus perbandingan. Kita akan membandingkan total biaya pajak tahunan antara mobil listrik dan mobil bensin dengan harga (NJKB) yang kurang lebih setara.

Perbandingan ini akan menunjukkan seberapa besar penghematan riil yang bisa Anda dapatkan.

Studi Kasus: Mobil dengan Harga Setara

Misalkan sebuah mobil bensin seharga Rp 400 juta di Jakarta memiliki PKB tahunan sekitar Rp 6 juta. Angka ini belum termasuk pajak progresif jika ini adalah mobil kedua atau ketiga Anda.

Sementara itu, untuk mobil listrik dengan harga yang sama di Jakarta, PKB tahunannya adalah Rp 0. Anda hanya perlu membayar SWDKLLJ sekitar Rp 143.000, sehingga ada penghematan bersih hampir Rp 6 juta setiap tahunnya.

Bayar Pajak, Tapi Jauh Lebih Murah

Jadi, kembali ke pertanyaan awal: apakah mobil listrik bayar pajak? Jawabannya adalah ya, secara teknis masih ada komponen administrasi yang harus dibayar seperti SWDKLLJ.

Namun, berkat serangkaian insentif mobil listrik dari pemerintah, komponen pajak utamanya seperti PPN, BBNKB, dan PKB telah dipangkas secara drastis atau bahkan dibebaskan sepenuhnya.

Pada praktiknya, beban pajak yang ditanggung oleh pemilik mobil listrik sangatlah ringan, nyaris tidak terasa jika dibandingkan dengan pemilik mobil bensin. Kebijakan fiskal yang sangat mendukung ini menjadi salah satu alasan terkuat mengapa tahun 2025 adalah momen yang sangat tepat untuk mulai beralih ke era elektrifikasi.

Sumber Gambar 1: tribunjualbeli.com

Penulis: Omar Maulana